Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024

1. Latar belakang dan fokus penelitian. Artikel “Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024” karya Ekafarras Kurnia Firmansyah dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa membahas posisi kelas menengah Indonesia dalam fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, dengan Pemilu 2024 sebagai konteks utama. Penelitian berangkat dari fenomena global mengenai menurunnya kualitas demokrasi dan menguatnya populisme serta otokratisasi. Dalam konteks Indonesia, penulis menyoroti bahwa kelas menengah yang secara teoritis sering dipandang sebagai salah satu kekuatan penting dalam demokratisasi justru dinilai belum mampu menjalankan fungsi tersebut. Artikel mengaitkan kondisi tersebut dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 serta kecenderungan sebagian besar kelas menengah untuk lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka pendek dibandingkan nilai demokrasi substantif.

2. Metode dan kerangka analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis tematik. Sumber yang digunakan meliputi literatur akademik, laporan lembaga seperti V-Dem, Freedom House, dan CSIS periode 2020–2025, serta artikel dan opini media nasional maupun internasional. Pembahasan mengenai kelas menengah Indonesia ditempatkan dalam perspektif historis, sosial-ekonomi, dan politik. Penulis menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia sejak masa awal pembentukannya tidak berkembang sebagai kekuatan politik yang sepenuhnya kohesif dan independen. Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi memang melahirkan kelompok profesional, pengusaha, dan masyarakat urban yang semakin besar, tetapi kekuatan ekonomi tersebut tidak secara otomatis berkembang menjadi kekuatan demokratis. Setelah Reformasi, fragmentasi kepentingan semakin terlihat karena keterlibatan politik kelas menengah cenderung berorientasi pada isu sektoral seperti antikorupsi, pendidikan, dan lingkungan, sehingga solidaritas untuk mendorong perubahan struktural menjadi terbatas.

3. Faktor struktural yang membentuk sikap kelas menengah. Artikel mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kelas menengah sulit menjadi kekuatan penyangga demokrasi. Pertama, terdapat ketergantungan terhadap negara, terutama pada kelompok kelas menengah yang memperoleh penghasilan, proyek, insentif, atau peluang ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya pemerintah. Kedua, berkembangnya politik transaksional dan konsolidasi elite membuat hubungan antara masyarakat, elite politik, dan negara semakin pragmatis. Ketiga, kelas menengah memiliki fragmentasi internal yang menyebabkan kepentingannya tidak selalu sama dan sulit dikonsolidasikan menjadi gerakan politik kolektif. Keempat, terdapat kelas menengah yang rentan mengalami penurunan status sosial-ekonomi sehingga lebih memperhatikan keamanan ekonomi dan stabilitas dibandingkan perubahan politik jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, artikel menggunakan konsep precariously non-poor untuk menggambarkan kelompok yang telah mengalami mobilitas sosial tetapi masih memiliki risiko jatuh kembali ke kondisi miskin.

4. Pemilu 2024 sebagai puncak persoalan. Menurut analisis artikel, kondisi tersebut terlihat dalam Pilpres 2024. Penulis membahas berbagai kontroversi yang terjadi menjelang pemilu, termasuk perubahan aturan pencalonan, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto, penggunaan sumber daya negara dalam konteks politik, serta pernyataan mengenai keberpihakan presiden dalam pemilu. Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan pemilu satu putaran dengan sekitar 58% suara. Artikel juga mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Prabowo-Gibran datang dari berbagai lapisan sosial, termasuk kelompok berpendapatan Rp2–4 juta dan di atas Rp4 juta. Di sisi lain, kelas menengah mengalami tekanan ekonomi; artikel mencatat berdasarkan Susenas 2023 bahwa selama 2018–2023 terdapat 8,5 juta orang yang mengalami penurunan dari kelas menengah menuju aspiring middle class dan kelompok rentan miskin, sementara proporsi kelas menengah disebut turun dari 23% pada 2018 menjadi 18,5% pada 2023. Dalam kerangka argumentasi penulis, kerentanan tersebut membuat sebagian kelas menengah lebih sensitif terhadap tawaran stabilitas ekonomi jangka pendek.

5. Kesimpulan dan implikasi penelitian. Kesimpulan utama artikel adalah bahwa kegagalan kelas menengah Indonesia membendung populisme pada Pemilu 2024 tidak dipandang sebagai akibat satu faktor, melainkan hasil akumulasi kondisi historis dan struktural. Kelas menengah dinilai belum pernah benar-benar terkohesi sebagai kekuatan politik yang independen dan transformatif; fragmentasi internal, orientasi ekonomi individual, ketergantungan terhadap negara, serta politik transaksional menjadi faktor yang saling memperkuat. Dalam konteks Pemilu 2024, orientasi terhadap stabilitas sosial-ekonomi jangka pendek dianggap lebih dominan dibandingkan dorongan untuk mempertahankan demokrasi substantif. Artikel kemudian menekankan tantangan untuk membangun kesadaran dan solidaritas kolektif kelas menengah agar lebih mandiri dari ketergantungan negara dan mampu berperan dalam mempertahankan kualitas demokrasi.