Kamis, 5 November 2026
Gedung Parlemen dan Peta Indonesia
DATAANALISISSTRATEGI

Memahami Politik untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

BHATARA DALANG adalah platform riset dan analisis politik yang menggabungkan data, informasi, dan perspektif strategis untuk membantu memahami dinamika politik Indonesia.

“
Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi tentang manusia, kepentingan, dan arah masa depan.
Korupsi Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi Dalam Birokrasi Publik
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Korupsi Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi Dalam Birokrasi Publik

Resume Jurnal Berdasarkan KORUPSI SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DALAM BIROKRASI PUBLIK: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Sri Yulianty Mozin, Alfiyah Agussalim, Aldina Sakira, Marshanda Putri Rahmawati, Dina Alifia Jasmine, Moh Tegar Pratama Bito, Deron Rivaldo Suluh, dan Indah Purnamasari Hapulu Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4 No. 3, Mei 2026, hlm. 257–274

Kayla Nur Aisyah Achmad
Kayla Nur Aisyah Achmad
Research
Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia

Resume Jurnal Berdasarkan Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 10 No. 5, Mei 2026 Tentang IPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, Utia Ulan Dari & Fasa Ranel

Yudi Karya
Yudi Karya
Kontributor
Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024

Artikel “Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024” karya Ekafarras Kurnia Firmansyah dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa membahas posisi kelas menengah Indonesia dalam fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, dengan Pemilu 2024 sebagai konteks utama. Penelitian berangkat dari fenomena global mengenai menurunnya kualitas demokrasi dan menguatnya populisme serta otokratisasi. Dalam konteks Indonesia, penulis menyoroti bahwa kelas menengah yang secara teoritis sering dipandang sebagai salah satu kekuatan penting dalam demokratisasi justru dinilai belum mampu menjalankan fungsi tersebut. Artikel mengaitkan kondisi tersebut dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 serta kecenderungan sebagian besar kelas menengah untuk lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka pendek dibandingkan nilai demokrasi substantif.

Genta Renangga
Genta Renangga
Research
Sugiono Dilantik Menggantikan Pratikno Sebagai Menko PMK
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Sugiono Dilantik Menggantikan Pratikno Sebagai Menko PMK

Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Pratikno. Setelah resmi menduduki jabatan tersebut, Sugiono menyatakan akan segera memetakan berbagai persoalan dan agenda yang masih menjadi pekerjaan rumah di lingkungan Kemenko PMK. Untuk memahami secara menyeluruh isu-isu yang perlu ditangani, ia juga akan berkoordinasi dengan Pratikno selaku pejabat sebelumnya. Dalam proses transisi tersebut, Pratikno telah menyampaikan sejumlah isu prioritas kepada Sugiono, termasuk agenda rehabilitasi pascabencana serta program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Sugiono menegaskan bahwa pemetaan persoalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait akan menjadi bagian awal dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK yang baru.

Mandala J
Mandala J
Kontributor
Pengamat Fernando Emas Menilai Reshuffle Untuk Optimalisasi Kinerja Kabinet Merah Putih
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Pengamat Fernando Emas Menilai Reshuffle Untuk Optimalisasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 dinilai tidak semata-mata ditujukan untuk mengganti pejabat yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pengamat politik Fernando Emas menyebut reshuffle tersebut lebih berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan evaluasi dan mengoptimalkan kinerja kabinet. Salah satu contohnya adalah pergantian Pratikno dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menurut Fernando berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerjanya. Fernando juga menilai pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu indikasi bahwa reshuffle tersebut tidak dapat dipandang sebagai upaya untuk menyingkirkan seluruh figur yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Joko Widodo. Dalam perombakan yang sama, Presiden Prabowo mengganti Listyo dari jabatan Kapolri dan menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru, sementara Listyo dipercaya mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan.

Benny Sitorus
Benny Sitorus
Research
Menampilkan 1 - 6 dari 14 artikel (Halaman 1 dari 3)
SebelumnyaSelanjutnya
Layanan Konsultasi Politik & Riset Strategis
KONSULTASI POLITIK & RISET

Dari Data Menjadi Strategi.

Kami membantu individu, organisasi, dan lembaga dalam memahami lanskap politik dan merumuskan strategi berbasis riset.