BHATARA DALANG adalah platform riset dan analisis politik yang menggabungkan data, informasi, dan perspektif strategis untuk membantu memahami dinamika politik Indonesia.
Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi tentang manusia, kepentingan, dan arah masa depan.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, membantah kabar yang menyebut hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sedang mengalami keretakan. Menurutnya, anggapan tersebut lebih banyak muncul akibat penafsiran publik terhadap sejumlah momen yang beredar di media sosial.
Dinamika politik nasional kembali menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto di antara dua tokoh politik besar, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Konstelasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan ketiga tokoh, terutama terkait siapa yang masih menjadi mitra politik dan siapa yang berpotensi berada di posisi berseberangan.
Politikus Ferdinand Hutahaean berpandangan bahwa kedekatan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai memasuki tahap akhir. Penilaian tersebut disampaikan dengan melihat sejumlah dinamika politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk perubahan pada sejumlah posisi pemerintahan serta berbagai peristiwa yang melibatkan Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo menempatkan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam perspektif demokrasi, lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan keselamatan rakyat. WALHI menggambarkan sejumlah kebijakan pemerintah sebagai kelanjutan dari pola pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pembengkakan kabinet, kebijakan pangan melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate, perluasan peran militer dalam pengelolaan SDA, penertiban kawasan hutan dan sawit, revisi UU Minerba, kebijakan energi, regresi demokrasi, perlindungan pembela HAM dan lingkungan, komitmen iklim, serta respons terhadap bencana ekologis. Sejak bagian awal, dokumen menilai bahwa penguatan peran militer di ruang sipil, kebijakan ekstraktif, dan lemahnya perlindungan lingkungan menjadi kecenderungan penting selama satu tahun pemerintahan.
Kami membantu individu, organisasi, dan lembaga dalam memahami lanskap politik dan merumuskan strategi berbasis riset.